Tangerang, cnwbanten.id – Masa reses anggota DPRD Provinsi Banten dan anggota DPRD kabupaten Tangerang, Banten, dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, M. Nawa Said Dimyati yang memfasilitasi dialog asprasi warga dengan anggota DPRD Provinsi Banten Taufik Arahman dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang Suro Wardi di Sindang Rajeg Tangerang, Banten.
Dalam kesempatan tersebut, M Nawa Said Dimyati atau yang akrab disapa Cak Nawa menyikapi maraknya tempat hiburan yang menjamur khususnya di Kabupaten Tangerang.
Cak Nawa menginstrusikan kepada kader Partai Demokrat yang menjadi anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Tangerang, untuk bersikap adil atas apa yang terjadi saat ini. Kalau ada lokalisasi yang tidak bayar pajak ditutup sementara yang bayar pajak masih dibuka, bahkan menurutnya ada ijin ijin baru. Dikatakannya bahwa jika yang di jalan jalan tidak bayar pajak dan di tanah pengairan juga tidak bayar pajak lalu dihapus, dirinya meminta agar di tempat lain juga harus dihapus.
“ Jangan karena dendam di Rajeg ada lokasi hiburan yang memakai pijat digrebek, kemudian yang lain lain juga dihajar. Jadi tolong ini satu ya, untuk adil sejak ada dalam pikiran, kalau lokasi hiburan tersebut sebagai penyakit masyarakat ya harus ditutup, biar bagaimanapun, Karena tempat hiburan di Tangerang ini sudah luar biasa ada dimana mana dan menjamur dan itu berijin, bahkan kadang kadang aparatur pemerintah dan eksekutif dan legislatif menjadi centengnya dan itu bukan rahasia umum. Jadi kalau mau ditutup ya tutup semua jadi jangan yang lemah ditutup yang tidak lemah dibiarkan,” kata Cak Nawa di Tangerang, Senin (27/10).
Cak Nawa mengingatkan bahwa jangan membongkar dagangan orang di pinggir jalan karena tidak membayar retribusi, karena tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan banyak juga bangunan bangunan yang besar yang IMB nya belum ada tapi dibiarkan. Karena itu, kewajiban anggota DPRD adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“ Jadi kalau Pak Taufik dan Pak Suro Wardi memperjuangkan asprirasi bapak dan ibu agar wilayahnya mendapatkan pembangunan infrastruktur, agar wilayah bapak dan ibu mendapatkan akses termudah dalam pendidikan, mendapatkan akses yang mudah didalam pengobatan, itu memang tugas mereka berdua. Mereka dibayar, mereka dikasih apresiasi, mendapat privilege oleh negara adalah untuk bekerja dan memperjuangkan harapan masyarakat. Makanya Partai Demokrat taglinenya adalah berjuang mewujudkan harapan rakyat, jadi kalau mereka tidak berjuang mewujudkan harapan masyarakat, berarti sudah malas menjadi anggota dewan dan partai tinggal memberikan sangsi,” ucapnya.
Lebih lanjut Cak Nawa menambahkan bahwa ketika ada anggota dewan yang memperjuangkan dan membangun wilayah warga, lalu ada anggota dewan yang menekankan dan meminta tanda tangan kepada semua masyarakat untuk mendukung atau memilih kembali anggota dewan, untuk segera melaporkan kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD).
“ Kalau ada yang begitu, itu namanya mall praktek sebagai anggota DPRD dan melanggar kode etik dan jika dilaporkan ke BKD yang bersangkutan bisa diproses dan bisa dipecat. Alhamdulillahnya Partai Demokrat tidak ada yang seperti itu” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa fungsi dan tugas anggota dewan adalah melayani masyarakat, kecuali membangun dengan menggunakan dana pribadi, itu adalah hal lain, tapi yang di bangun menggunakan uang hasil pajak orang lain.
“ Jadi bapak ibu bayar PBB, ke mall bayar parkir, makan di mall itu ada bayar pajaknya, berarti ada yang masuk ke kas negara. Kalau di tempat hiburan juga ada pajaknya, jadi itu semua di danai oleh pajak dari bapak ibu semua, oleh karena itu bapak ibu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang, Cak Nawa menjelaskan bahwa posisi Partai Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Bahkan ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat nilai terbaik terkait kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju.
“ Ketua Umum Mas AHY mendapat nilai terbaik, lalu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo juga kader Partai Demokrat, lalu ada Ossy Darmawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Teuku Riefky Harsya yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan kepala Badan Ekonomi Kreatif dan juga Wamenaker Afriansyah Noor ini juga kader Demokrat,” jelasnya
