Cnwbanten.id – Gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di Kabupaten Tangerang yang dialami puluhan ribu pekerja menjelang Hari Raya Lebaran menghentakkan para pekerja dan banyak kalangan.
Tak terkecuali anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan Kabupaten Tangerang.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Cahyo Sujana Ubay meminta agar Pemkab Tangerang dalam hal ini Bupati Tangerang Maesyal Rasyid untuk segera mengambil langkah strategis untuk kebahagiaan para korban PHK tersebut.
Ubay mengaku prihatin terhadap para korban PHK, terlebih lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan ekonomi untuk keperluan hari raya tak bisa dihindari.
“Pemkab Tangerang bisa melakukan koordinasi ke Pemprov Banten dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah urgen, mendesak, dan strategis. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sebab menjelang Lebaran,” kata Ubay, Jumat (7/3/2025).
Ia mengatakan, jangan sampai hak-hak korban PHK terabaikan, sehingga berdampak kepada keberlangsungan hidup keluarganya. “Pastinya, menjelang Lebaran ada kebutuhan yang tak bisa dihindari. Sudah menjadi tradisi masyarakat kita, kebutuhan Lebaran harus terpenuhi,” katanya.
Sama halnya dengan Ubay, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang (membidangi ketenagakerjaan) H Aditiya Wijaya mengungkapkan, pihaknya akan memantau sejauh mana perusahaan memberikan hak-hak pekerja yang menjadi korban PHK.
“PHK massal yang terjadi di Kabupaten Tangerang membuat kita semua prihatin. Ini memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia yang makin sulit. Jumlah pengangguran terus bertambah, sementara lapangan pekerjaan makin menyempit atau berkurang. Saya sependapat, agar Pemkab Tangerang untuk segera mengambil langkah strategis untuk masalah ini,” kata Aditiya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat lainnya H Yaya Ansori berpendapat, PHK massal yang dilakukan sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang dan bisa jadi akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain karena minimnya order atau pesanan, tidak boleh dianggap biasa dengan alasan dampak ekonomi global.
“Pemerintah daerah harus bisa mencari alternatif atau solusi bagi mereka yang terkena PHK. Misalnya, dengan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. Bisa dengan cara pemberian modal UMKM atau lainnya,” kata Yahya.
“Karena ini menyangkut hajat hidup. Tentu, saya pun tak ingin di Kabupaten Tangerang, secara terus menerus terjadi PHK. Selalu ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.
Diinformasikan, terjadi PHK massal di sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu pekerja. Seperti terjadi di PT Chingluh Indonesia dan PT Adis Balaraja.
Menurut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, pemutusan hubungan kerja ini terjadi akibat dampak dari pelemahan ekonomi global. (*)
