Cnwbanten.id — Penulis ingin mengutip salah satu pernyataan Mohammad Hatta yang terkenal. “Mestikah kita bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang harus kita ambil untuk mengejar cita-cita?” kata Hatta saat berpidato di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 September 1948.
Pidato berjudul “Mendajung Antara Dua Karang” itu untuk pertama kalinya meletakkan dasar politik luar negeri Indonesia, yang nantinya disebut “politik bebas aktif”. Bagi Bung Hatta, negara Indonesia jangan sampai menjadi objek pertarungan politik internasional, tapi juga tidak tertutup terhadap dunia luar.
Dengan dasar pertimbangan itulah Indonesia diharapkan “bermain cantik” dalam diplomasi internasional. Itu sebabnya Indonesia juga terbuka terhadap kerja sama dengan banyak negara.
Masalahnya, bagaimana menerapkan politik bebas aktif itu. Presiden Prabowo Subianto menerjemahkannya dengan mengambil langkah-langkah kontroversial. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo langsung terbang ke Beijing dan bertemu Presiden Cina Xi Jinping pada November 2024.
Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang yang berhubungan dengan Laut Cina Selatan. Pernyataan ini membuat gaduh. Sejak awal Indonesia menolak klaim sembilan garis putus-putus oleh Cina karena bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia juga selama ini tak punya sengketa wilayah dengan Cina di perairan tersebut. Namun, dalam pernyataan itu seolah-olah Indonesia mengakui adanya “wilayah yang tumpang-tindih” dan bersepakat menjalin “pengembangan bersama” di wilayah tersebut.
Dalam satu tahun masa kepresidenannya, Prabowo tampak condong ke Cina. Dia juga membawa Indonesia menjadi anggota BRICS, kelompok ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Keputusan itu memberikan kesan bahwa Indonesia semakin menjauh dari Amerika Serikat, mitra tradisional Indonesia selama ini.
Lalu, pada Juli 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif masuk barang Indonesia sebesar 32 persen. Indonesia pun mencoba menegosiasikan tarif itu hingga akhirnya turun menjadi 19% dengan catatan bahwa Indonesia akan membeli produk energi Amerika senilai US$ 15 miliar, produk pertanian senilai US$ 4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing.
Saat Prabowo berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York pada akhir Sep 2025. Lagi-lagi pidato yang berapi-api itu memicu kontroversi karena tak menyabut “genosida” atas serangan Israel ke Gaza dan juga menegaskan komitmen Indonesia atas pendirian negara Palestina merdeka sekaligus menjamin keamanan Israel.
Narasi itu persis sama dengan narasi Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Itu sebabnya pandangan Prabowo tentang Palestina di forum itu dianggap satu kubu dengan Trump dan Netanyahu. Padahal, selama ini Indonesia selalu menuntut kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel.
Apakah ini yang namanya politik bebas aktif seperti yang dibayangkan Bung Hatta?
Politik luar negeri Prabowo ini mirip dengan Rodrigo Duterte ketika menjadi Presiden Filipina. Selama ini Filipina adalah sekutu dekat Amerika dan bahkan Amerika punya pangkalan militer di negara kepulauan itu. Duterte lalu melakukan manuver dengan berkongsi dengan Cina, negara yang menjadi pesaing Amerika di kawasan Asia. Padahal, Filipina sedang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Spratly Island dan Scarborough.
Christine B. Tenorio dkk. (2008) menyebut gaya Duterte itu sebagai “kepemimpinan dua kepala”. Di dalam negeri Duterte menjalankan kebijakan populis untuk menarik dukungan masyarakat luas dan di luar negeri dia bersikap pragmatis. Dalam hal Cina, Duterte memilih beraliansi dengan negeri itu untuk kepentingan keamanan dan ekonomi, meski akan mengorbankan kehormatan nasional karena pengadilan arbitrase telah memenangkan Filipina dalam sengketa di Laut Cina Selatan.
Prabowo tampaknya juga bersikap pragmatis dengan mencoba menjalin hubungan dengan banyak negara, meskipun dari kubu yang berbeda. Dia mungkin ingin mendapat keuntungan ekonomi dari hubungan itu. Namun, sejauh ini belum tampak keuntungan nyata bagi kepentingan Indonesia.
Di dunia yang terpolarisasi seperti sekarang, ada tuntutan besar bagi Indonesia untuk kembali “bermain cantik”. Mendayung di antara dua karang tidaklah mudah tapi posisi geopolitik Indonesia membuat negeri ini memang harus pandai-pandai melewatinya.
