CNWBanten.id, Jakarta – Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggunakan sistem desil 1 sampai 10 sebagai salah satu gambaran posisi kesejahteraan masyarakat tengah menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah membangun sistem data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi, muncul keluhan dari masyarakat yang merasa posisi desil mereka tidak mencerminkan kondisi kehidupan yang sebenarnya.

Persoalan ini menjadi penting karena data desil tidak hanya berkaitan dengan angka statistik. Data tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Ketika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, dampaknya dapat berujung pada salah sasaran kebijakan dan berkurangnya akses kelompok rentan terhadap bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. BPS juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.

Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Bagaimana jika hasil pemeringkatan tersebut berbeda jauh dengan kehidupan yang mereka jalani sehari-hari?

Warga Mengaku Kondisi Nyata Tak Sesuai Desil

Di media sosial, sejumlah warga ramai membagikan pengalaman setelah mengetahui posisi desil keluarganya. Sebagian mempertanyakan mengapa mereka dapat masuk dalam kelompok desil yang relatif tinggi, sementara dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi persoalan seperti pendapatan tidak tetap, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, cicilan, pengangguran anggota keluarga, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Keluhan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem DTSEN keliru secara keseluruhan. Namun, fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu diperiksa, terutama mengenai akurasi data individu dan keluarga yang menjadi dasar pemeringkatan.

BPS menyatakan bahwa penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, antara lain kondisi rumah, sumber air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas. Metode yang digunakan antara lain Proxy Means Test (PMT), sehingga posisi seseorang tidak ditentukan hanya berdasarkan besarnya penghasilan.

Justru karena indikatornya begitu banyak, masyarakat berhak mengetahui bagaimana data tersebut diperoleh, kapan terakhir diperbarui, serta apakah kondisi terbaru keluarga benar-benar telah tercermin di dalam sistem.

Aktivis kemanusiaan Regina Stevani, yang akrab disapa Rere, menilai persoalan desil tidak boleh dipandang sekadar sebagai kesalahan administrasi atau perbedaan angka dalam sebuah sistem. Kekeliruan Desil Bisa Menjadi Masalah Besar.

Menurut Rere, apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan berbeda jauh dengan posisi desil yang tercatat dalam sistem, maka persoalannya menyangkut keadilan sosial.

“Kalau masyarakat yang hidupnya masih sulit justru tercatat berada pada desil yang tinggi, kita harus bertanya apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan mereka. Jangan sampai angka di dalam sistem terlihat baik, sementara realitas masyarakat di lapangan justru sebaliknya,” ujar Rere dalam pandangannya mengenai persoalan tersebut.

Ia menilai kesalahan dalam pemetaan masyarakat dapat menghasilkan konsekuensi berantai. Ketika sebuah keluarga dianggap relatif sejahtera berdasarkan data, keluarga tersebut berpotensi tidak menjadi prioritas dalam program tertentu. Padahal, kondisi faktualnya mungkin masih sangat rentan.

“Yang harus dilihat bukan hanya angka atau peringkatnya, tetapi manusia yang berada di balik data tersebut. Ada keluarga yang mungkin secara administratif terlihat memiliki aset, tetapi aset itu bukan berarti mereka memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Ada rumah yang secara fisik masih berdiri, tetapi penghasilan keluarga tidak stabil. Ada orang yang bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu mengejar biaya hidup,” kata Rere.

Jangan Sampai Data Lebih Dipercaya daripada Realitas

Rere juga menilai pemerintah perlu berhati-hati agar tidak menjadikan sistem pemeringkatan sebagai satu-satunya gambaran kondisi masyarakat.

Menurutnya, data statistik memang dibutuhkan untuk membuat kebijakan. Namun, data harus terus diverifikasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Data itu alat untuk melihat masyarakat, bukan menggantikan masyarakat. Kalau data mengatakan seseorang sejahtera tetapi orang tersebut mengatakan kebutuhan hidupnya saja sulit terpenuhi, maka negara harus turun untuk memeriksa mengapa terjadi perbedaan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan BPS bahwa posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi dan bahwa DTSEN perlu terus dimutakhirkan. BPS juga menyebut pemutakhiran dapat dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian muncul di ruang publik jauh lebih besar: apakah ketidaksesuaian desil hanya persoalan kualitas data, atau ada kemungkinan sistem tersebut secara tidak langsung membuat kondisi ekonomi masyarakat terlihat lebih baik daripada kenyataan?

Pertanyaan ini penting, tetapi harus dijawab berdasarkan pemeriksaan data dan bukti, bukan asumsi.

Sampai saat ini, belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah sengaja menaikkan posisi desil masyarakat untuk menutupi kondisi ekonomi nasional. Sebaliknya, pemerintah dan BPS menyatakan DTSEN dibangun sebagai basis data terpadu untuk memperbaiki ketepatan sasaran kebijakan sosial dan ekonomi.

BPS bahkan secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat yang menemukan informasi dirinya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melalui Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, maupun kanal Cek DTSEN.

Namun, keterbukaan mekanisme koreksi tidak otomatis menghilangkan persoalan. Jika masyarakat dalam jumlah besar mengalami ketidaksesuaian data, maka pemerintah perlu menjelaskan apakah masalah tersebut bersifat sporadis, berasal dari data lama, kesalahan administrasi, perubahan kondisi ekonomi yang belum tercatat, atau terdapat persoalan metodologi dalam pemeringkatan.

Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Korban Angka. Persoalan desil pada akhirnya bukan sekadar persoalan apakah seseorang berada di desil 3, 5, 7 atau bahkan 10.

Yang jauh lebih penting adalah apakah angka tersebut benar-benar mampu menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat.

Sebab, seseorang yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, memiliki tanggungan keluarga besar, atau menghadapi beban kesehatan dapat mengalami perubahan kemampuan ekonomi secara cepat. Sementara itu, perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam basis data.

Rere menilai pemerintah perlu membuka ruang koreksi seluas-luasnya dan memastikan setiap laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.

“Jangan sampai masyarakat dipaksa menerima sebuah angka hanya karena angka itu muncul di sistem. Negara harus memastikan bahwa sistem bekerja untuk masyarakat, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan hidupnya dengan angka di dalam sistem,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah tidak defensif terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, kritik terhadap DTSEN seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses memperbaiki kebijakan.

“Kalau datanya benar, mari buktikan dengan transparansi. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat sudah mengalami kesulitan, kemudian masih harus berjuang membuktikan bahwa mereka memang sedang sulit,” ujar Rere.

Pemerintah Perlu Menjawab dengan Data

Di tengah ramainya keluhan masyarakat di media sosial, pemerintah memiliki pekerjaan penting: memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai bagaimana desil seseorang ditentukan dan bagaimana masyarakat dapat memastikan data mereka benar.

BPS mencatat bahwa DTSEN versi 3 tahun 2026 per 10 Juli 2026 mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Besarnya cakupan tersebut menunjukkan betapa kompleksnya pekerjaan menjaga agar data tetap akurat dan mutakhir.

Karena itu, munculnya laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan semata-mata dianggap sebagai kesalahpahaman publik.

Pada akhirnya, data kesejahteraan hanya akan bermakna jika mampu mendekati kenyataan kehidupan masyarakat.

Jika keluarga yang benar-benar rentan justru tercatat lebih sejahtera, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam database, tetapi hak masyarakat terhadap kebijakan dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, Rere menyampaikan, dan jika memang terdapat kesenjangan antara angka desil dengan realitas kehidupan warga, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka.

Sebab, masyarakat tidak hidup berdasarkan desil. Masyarakat hidup berdasarkan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pertanyaan tentang desil akhirnya bukan sekadar, “Saya masuk desil berapa?” Melainkan: “Apakah data negara benar-benar menggambarkan kehidupan saya?”, tandasnya.