Cnwbanten.id – Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Tangerang, seperti Tangerang Utara dan Tangerang Tengah, terancam mandek. Hal ini disebabkan tidak adanya kelanjutan eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Hal inipun menjadi sorotan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang M. Nawa Said Dimyati, yang akrab disapa Cak Nawa.
Menurut Cak Nawa, padahal sebelumnya, pemekaran wilayah menjadi salah satu prioritas pembangunan. Tangerang Utara misalnya, sempat digadang-gadang menjadi kota baru dan calon ibu kota kabupaten pemekaran. Landasan hukumnya bahkan telah ada sejak 2011 lewat Perda No. 13 Tahun 2011, yang kemudian disempurnakan dengan perda terbaru.
“Kalau RPJMD sekarang tidak mencantumkan DOB, ini menjadi sinyal putusnya kesinambungan dari rezim sebelumnya, yaitu Tangerang Gemilang,” ungkap Cak Nawa, Senin (4/8/2025).
Lebih lanjut, Cak Nawa menyebut adanya kemungkinan perbedaan arah kebijakan antara Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala daerah saat ini, yang memunculkan dugaan adanya pecah kongsi di internal pemerintahan.
“Judulnya bisa saja, Sekda dan Bupati Pecah Kongsi? Kalau benar Sekda jadi antitesa dari rezim sebelumnya, maka perlu dipikirkan ulang komposisi tim pemerintahannya,” ujarnya.
Pemekaran wilayah Tangerang Tengah juga disebut-sebut mengalami stagnasi. Kajian sudah dilakukan, namun tidak ada langkah konkret dalam proses pengusulan ke pemerintah provinsi. Padahal, merujuk UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam pengusulan DOB — mulai dari dokumen kajian, pengusulan ke DPRD, hingga pengajuan ke gubernur.
Lanjut Cak Nawa, kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: Apakah agenda pemekaran wilayah benar-benar dihentikan? Atau justru menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik di dalam pemerintahan?.
Pihaknya juga masih menunggu informasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, terkait pernyataan resmi terkait kelanjutan DOB maupun dugaan perpecahan internal ini. (*)
