Cnwbanten.id – Program sekolah gratis yang menjadi program prioritas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubenur Dimyati mendapat berbagai respon oleh sekolah swasta di Banten.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman Hakim, Rabu (5/3/2025).
“Ada juga yang nolak, terutama sekolah-sekolah besar. Mereka menyatakan tidak bergabung. Tapi secara umum, mayoritas sekolah mendukung program ini,” kata Plt Dikbud Banten, Lukman.
Lukman menyampaikan, bahwa berdasarkan data sementara, sebanyak 1.200 SMA/SMK/Skh dan MA telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam program Sekolah Gratis Gubenur Banten Andra Soni.
“Sudah ada 1.200-an sekolah yang sudah melakukan input data,” ungkapnya.
Bahwa diketahui, program sekolah gratis ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Lukman menjelaskan bahwa ada dua skema pembayaran. Skema pertama, Pemprov Banten akan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan orang tua setiap tiga bulan sekali.
“Kita rencanakan pembayaran pengganti SPP dilakukan 4 kali dalam setahun. Jika dimulai bulan Juli, berarti ada 2 kali pembayaran di tahun ini,” Jelasnya.
Skema kedua, Pemprov Banten akan membayarkan SPP secara flat langsung ke sekolah.
Kedua skema ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Diketahui juga bahwa, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk program ini.
Namun, pada tahap awal, anggaran tersebut hanya akan mencakup pembiayaan bagi siswa kelas 10 di sekolah swasta, dengan rencana perluasan ke seluruh siswa di kemudian hari.
“Kalau anggaran dan proses pelaksanaannya berjalan baik, program ini akan dilanjutkan. Jika tidak, akan ada evaluasi untuk periode berikutnya,” tegas Lukman.
Penolakan dari sejumlah sekolah swasta ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung sekolah yang menolak karena khawatir akan kualitas pendidikan.
Sementara sebagian lain mengkritik sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap upaya pemerataan pendidikan.
