Cnwbanten.id – Gubernur Banten, Andra Soni, menyebutkan sebanyak 55 persen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Banten telah memiliki lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
Dari total 1.551 unit koperasi yang ditargetkan beroperasi, sebanyak 647 unit di antaranya telah berjalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Banten yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, pada kegiatan Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Ranjeng dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (24/2/2026).
“Capaian ini menunjukkan komitmen dan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Banten,” ujar Andra dalam sambutannya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten optimistis KDMP akan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Koperasi Merah Putih Desa Ranjeng sendiri ditetapkan sebagai koperasi percontohan nasional. Koperasi tersebut dinilai memiliki tata kelola dan unit usaha yang lengkap, serta menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
Baca Juga : Bupati Tangerang Dampingi Gubernur Banten Safari Ramadhan di Sepatan
“Kami optimistis KDMP akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Dalam kesempatan yang sama, Budiman Sujatmiko menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui berbagai program strategis nasional.
Program tersebut di antaranya Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah subsidi, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga program Kampung Nelayan.
“Program-program kerakyatan tersebut dijalankan secara sistematis, terstruktur, masif, dan berskala besar,” ujar Budiman.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan negara harus hadir dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Harus ada keberpihakan kepada masyarakat bawah,” katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bahkan berkembang menjadi ritel modern yang kompetitif.
“Koperasi bisa menjadi pesaing ritel modern. Keunggulannya, masyarakat sekitar bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik,” ujarnya.
Menurutnya, sistem koperasi memungkinkan perputaran ekonomi tetap berada di lingkungan anggota, sehingga manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.(red)
