JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan PT Danareksa (Persero) untuk mempercepat pengembangan kawasan industri yang didukung infrastruktur terintegrasi dan pembangunan kewilayahan. Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima audiensi jajaran PT Danareksa (Persero) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang kolaborasi dalam mendukung pengembangan kawasan industri nasional melalui penguatan konektivitas, kepastian tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan wilayah yang berkelanjutan.
Menko AHY menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada jajaran baru PT Danareksa atas amanah yang diberikan untuk mengawal transformasi perusahaan dalam ekosistem Danantara.
“Saya mengucapkan selamat atas amanah baru yang Bapak-Bapak emban. Besar harapan kami Danareksa semakin maju, berkembang, dan mampu menjalankan peran strategisnya bagi negeri ini. Kami juga ingin mendengarkan secara langsung transformasi Danareksa yang kini menjadi bagian dari ekosistem Danantara,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menilai pengembangan kawasan industri memerlukan dukungan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi agar mampu meningkatkan daya saing nasional sekaligus menarik investasi. Sinergi antara pemerintah dan BUMN dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan kawasan industri yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung dan mendorong keberhasilan Danareksa. Jika ada hal-hal yang dapat kita kolaborasikan di lapangan, tentu akan kita lakukan bersama agar kawasan-kawasan industri kita semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menjelaskan Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan lima kementerian teknis yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
Ia menegaskan aspek kepastian lahan menjadi fondasi utama dalam pengembangan kawasan industri.
“Pengembangan kawasan industri harus dimulai dari lahan yang clean and clear. Jangan sampai di kemudian hari muncul konflik agraria ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang yang justru menghambat investasi,” tegasnya.
Selain kepastian lahan, Menko AHY juga menekankan pentingnya penataan ruang yang terintegrasi agar kawasan industri tidak berkembang sebagai enklave ekonomi yang terpisah dari masyarakat sekitar.
“Kawasan industri harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu kami juga terus mendorong kebijakan satu tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang di masa mendatang,” ujarnya.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur dasar, transportasi multimoda, serta sistem logistik yang efisien guna meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia.
“Para investor tentu berharap tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, pelabuhan, dan konektivitas logistik yang efisien. Ke depan kita juga mendorong pengembangan green port dan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung dekarbonisasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga menggarisbawahi potensi sinergi antara pengembangan kawasan industri dan kawasan transmigrasi. Menurutnya, revitalisasi kawasan transmigrasi dapat menjadi solusi penyediaan lahan sekaligus membuka lapangan kerja baru di luar Pulau Jawa.
“Kita ingin mengawinkan kawasan transmigrasi dengan pengembangan industri. Kawasan transmigrasi memiliki lahan yang luas dan sumber daya manusia, sementara industri membutuhkan ruang untuk berkembang. Jika dipadukan dengan baik, akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Menko AHY menyampaikan keberhasilan pengembangan industri gula di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba, yang mampu mengoptimalkan potensi lahan melalui penerapan teknologi modern.
Menutup arahannya, Menko AHY menegaskan komitmen Kemenko Infrastruktur untuk terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung iklim investasi yang kondusif.
“Tantangan pengembangan kawasan industri bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kepastian hukum, kepastian lahan, kualitas tata ruang, hingga bagaimana kawasan tersebut dipasarkan kepada investor. Karena itu pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar kawasan industri Indonesia semakin kompetitif di tingkat global,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, Menko AHY didampingi oleh Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Ronny Ariuly Hutahayan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; Agust Jovan Latuconsina, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga; Ahmad Khoirul Umam, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum; serta Andi Mataliti, Tenaga Ahli Madya Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Sementara itu, jajaran PT Danareksa (Persero) yang hadir dipimpin oleh Komisaris Utama A. Helmy Faishal Zaini, Direktur Utama Ngurah Wirawan, Komisaris Independen Abdullah Aufa Fuad, Direktur Operasi Ardian Cholid, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Ahmad Fauzie Nur.
*SP-240/INFRA/HUMAS/VII/2026*
