BANTEN –CNWBanten.id, Sebuah momen yang memantik perhatian publik terekam ketika awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, respons yang muncul justru dinilai bernada emosional dan defensif. Dalam rekaman yang beredar, pihak Dinas Kesehatan terdengar mempertanyakan legalitas wartawan yang melakukan peliputan. Bahkan, kalimat, “Video aja video, terlalu jahat kamu,” turut terlontar sebagai bentuk keberatan karena terus disorot kamera.
Peristiwa tersebut segera memicu reaksi dari kalangan insan pers dan masyarakat yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pejabat publik semestinya menjadikan ruang klarifikasi sebagai sarana menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat, bukan sebaliknya menutup ruang dialog.
Sorotan media terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Banten bukan muncul tanpa dasar. Selama beberapa tahun terakhir, lembaga tersebut diketahui beberapa kali menerima catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait aspek pengelolaan keuangan dan tata kelola anggaran. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa awak media terus melakukan fungsi kontrol sosial dengan meminta penjelasan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Dalam negara demokrasi, pers memiliki fungsi strategis sebagai pilar pengawasan publik. Pertanyaan yang diajukan wartawan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, respons yang cenderung menghindari substansi justru berpotensi memperluas ruang spekulasi di tengah publik.
Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terlebih ketika terdapat temuan hasil pemeriksaan yang menjadi perhatian publik.
Publik kini menaruh harapan agar Dinas Kesehatan Provinsi Banten memberikan penjelasan resmi dan terbuka atas berbagai catatan hasil pemeriksaan tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.(Ronny.R)
